By admin 
211 unit kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten diduga hilang atau tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam LHP tersebut, total senilai kendaraan tersebut adalah Rp25,570 miliar. Kendaraan dinas yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya itu paling banyak berada di Sekretariat Daerah sebanyak 187 unit, kemudian di Bapenda 18 unit, dan di Sekretariat DPRD Banten sebanyak enam unit.
Adapun kendaraan yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya itu yang dibeli antara tahun 2001 sampai 2019. Plh Sekda Banten, Virgojanti, mengaku masih menelusuri keberadaankendaraandinastersebut. "Ada Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), proses bertahap dilihat ada di mana kendaraannya," ujarnya di Pendopo Gubernur Banten, Senin (27/5/2024).
Virgojanti masih menunggu laporan dariBPKAD Banten terkait keberadaankendaraandinastersebut. Gempa Baru Saja Getarkan Banten Minggu 21 Juli 2024, Imbas M 3,8 di Laut, Cek Pusat Guncangan Banjarmasinpost.co.id Usai Bagi bagi Uang dan Emas Senilai Rp1 M, Sindikat Maling Rumah Kosong Foya foya, Nyabu dan Judi Posbelitung.co
Remaja di Lumajang Diduga Kuat Hilang ke Dalam Hutan Magersari, Pencarian Lebih dari Sepekan Surya.co.id Sosok Pensiunan Jenderal Banting Setir Jadi Petani, Pernah Jabat Kapolda Sulsel dan Wakil Irwasum Surya.co.id Besaran Gaji Umar Septono Pensiunan Jenderal yang Banting Setir Jadi Petani, Maksimal Rp 4 Jutaan Surya.co.id
"Nah, nanti ada bidang aset itu yang akan kita nanti kita akan pantau prosesnya," ucapnya. Di Sekretariat DPRD Banten, enam unit kendaraan yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya adalah tiga mobil Toyota Kijang dan tiga sepeda motor. Berdasarkan LHPBPK,kendaraandinastersebut tercatat dalam Kartu Inventarisasi Barang (KIB) B dengan kondisi baik.
Namun setelahBPKmelakukan uji petik,kendaraandinastersebut tidak diketahui keberadaannya. Sekretaris DPRD Banten, Deden Apriadi, mengaku belum menerima laporan adanyakendaraandinasyang tidak diketahui keberadaannya. Anggota Komisi III DPRD Banten, Muhsinin, mendesak agar BPKAD Banten segera menelusuri kendaraan dinas tersebut.
Muhsinin memintaBPKAD Banten segera berkoordinasi dengan Satpol PP Banten untuk menelusuri keberadaan dinas tersebut. "Bagian aset itu harus dikejar. Koordinasi dengan Satpol PP biar ada fungsinya. Dikejar dong punya masyarakat, uang masyarakat itu belinya, apalagi totalnya 200 lebih," ujarnya. Menurut Muhsinin, Komisi III akan memanggil pihakBPKAD Banten untuk meminta penjelasan terkait hal tersebut.
Muhsinin menduga ratusan kendaraan dinas milik Pemprov Banten yang hilang digadaikan oleh pensiunan pejabat. "Ada yang digadaikan mungkin," kata Muhsinin. Oleh karena itu, politisi Partai Golkar itu mendesak agar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten segera menelusurikendaraandinastersebut.
Dia juga menduga bahwa mobil dinas tersebut dibawa pensiunan pejabat. "Ya nanti ada rakor, nanti ditanyain, yang pensiun pensiun yah, ada yang digadaikan mungkin," ucapnya. Dan